Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Hal ini menyebabkan keadaan geososiologinya lebih cenderung terletak di daerah pesisir pantai. Memang jika kita lihat hampir semua kota besar di Indonesia terletak di tepi pantai (daerah pesisir). Keadaan ini menyababkan banyak penduduk lebih memilih untuk menyambung hidup di daerah tepian itu ketimbang hidup di pedalaman. Di lain sisi banyak juga daerah-daerah terbentuk di pesisir yang sebagian besar berkomposisikan nelayan kecil yang tergolong miskin. Keadaan ini diperparah dengan hanya berkonsentrasinya pusat perekonomian disatu tempat sehingga banyak terjadi ketimpangan perihal derajat kemakmuran.
Berkaca dari hal di atas, kita seharusnya bisa membawa kemakmuran yang lebih pada negeri ini. Resource alam dan sumber daya manusia yang melimpah jika dikelola lebih baik akan menghasilkan hal yang lebih baik pula. Pengelolaan yang menghasilkan nilai suatu barang lebih tingga mendesak untuk dilakukan daripada hanya menghasilkan bahan mentah yang bernilai jual rendah kemudian diolah oleh asing dan kita kembali membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Konsep industrialisasian inilah yang kurang optimal terjadi di negara Indonesia. Paradigma kita yang lebih suka membeli daripada membuat sendiri secara perlahan namun pasti mengantarkan kita sebagai bangsa yang konsumtif dengan tingkat inovasi dan kreatifitas yang rendah.
Kemudian jika kita hubungkan dengan kebijakan pemerintahan ( dari era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudoyono) yang memang terdapat beberapa capaian untuk mengarah pada industrialisasi. Tetapi kebanyakan proyek tersebut terindikasi gagal sehingga semakin mengantarkan Indonesia menuju deindustrialisasi. Industri mobil nasional (mobnas) yang memiliki visi agar Indonesia mampu memproduksi kendaraan pribadi secara mandiri ternyata mangkrak diiringi berbagai kasus yang menyertainya. Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang sempat membanggakan kitra karena berhasil merancang dan memproduksi pesawat terbang ternyata mau tidak mau harus menerima status pailit/bangkrut. Selain itu gagal kerja yang terjadi pada industri kereta api nasional dan industri perkapalan sehingga menyebabkan berbagai kecelakaan memgindikasikan kurang paripurnanya pengelolaan industri di dalam negeri. Beberapa contoh kasus gagalnya konsep industri mandiri yang dirangcang membuktikan bahwa Indonesia mengarah menuju deindustrialisasi.
Segala akibat pasti memiliki sebad. Berikut adalah beberapa sebab dalam menganalisa kemunduran Indonesia dalam hal industrialissasi. Pertama, indonesia “buta” infrastruktur. Yang dimaksud infrastruktur disini bukan hanya melulu mengenai pembangunan jalan, gedung-gedung dan sebagainya. Melainkan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat jangka panjang. Perhatian pada pembenahan infrastruktur yang kurang maksimal bisa disebabkan oleh beberapa faktor,semisal elit pejabat publik pengambil kebijakan yang hanya berorientasi pada siklus politik jangka pendek (5 tahunan) sehingga sedikit sekali ada kontinuitas pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Pemerintah yang memimpin sekarang ini cenderung kurang totalitas dalam menggebrak infrastruktur dikarenakan kekhawatiran bahwa proyek pembangunannya baru selesai pada periode selanjutnya yang kemudian diklaim sebagai keberhasilan pemerintahan yang baru. Memang tidak mudah mengubah dan perlu komitmen jangka panjang untuk mewujudkan ini semua. Selain itu, selama ini penentuan kebijakan hanya terbeban pada politisi yang tidak jarang kurang memahami arti pentingnya pembangunan suatu proyek infrastruktur. Sehingga tak jarang pembangunan infrastruktur hanya menjadi suatu kebijakan populis untuk menyenangkan rakyat tanpa memikirkan prospek jangka panjangnya.
Kedua, persepsi dagang jangka pendek. Memang secara keekonomian lebih murah dan cepat jika kita tinggal membeli barang jadi. Dana yang dibutuhkan untuk melakukan riset dan pengembangan suatu produk lebih mahal daripada sekedar membuka kran investasi asing untuk memproduksi produknya di Indonesia. Pada akhirnya daya kreasi untuk menghasilkan produk sendiri kurang terfasilitasi karena rendahnya anggaran penelitian untuk meng-create produk sendiri. Tak jarang kran investasi yang dibuka lebar-lebar tidak diiringi dengan pengalihan teknologi sehingga acapkali negeri ini hanya dijadikan basis produksi produk asing. Belajar dari pengalaman negara maju dimana mereka mengalokasikan dana yang besar untuk penelitian, sehingga meskipun mereka miskin natural resource tapi tetap mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai jual tinggi.
Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Sebagai pemegang otoritas dan pembuat kebijakan, pemerintah harus berani menrbitkan kebijakan untuk mengubah paradigma menjadi “lebih baik memproduksi sendiri daripada membeli”. Pemerintah harus memperhatikan para ilmuwan dan entreprener dalam negeri yang mengusahakan penciptaan suatu produk baru yang “100 % made in Indonesia”. Misalnya dengan pemberian modal dana riset, subsidi penjualan ataupun proteksi produk dalam negeri terhadap produk impor. Selain itu perhatian terhadap sistem pendidikan para generasi penerus juga patut diperhatikan. Pendidikan yang berorientasi mutu dan kewirausahaan haruslah ada dalam sistem pendidikan kita.
DISARIKAN DARI SEMINAR BAHARI NASIONAL
KAMIS, 12 FEBRUARI 2009
Gedung Rektorat Lt.III ITS Surabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar